• PARTAI GOLKAR MENANGKAP MOMENTUM PEMBARUAN

    PARTAI GOLKAR MENANGKAP MOMENTUM PEMBARUAN

    Partai GOLKAR adalah aset politik yang sangat penting yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang besar dan majemuk ini. Sebagai partai politik yang memiliki wawasan kebangsaan paripurna, keberadaan partai GOLKAR sangat strategis dan signifikan serta akan selalu relevan dalam memperkuat keindonesiaan. Kami sadar bahwa partai GOLKAR akan kehilangan relevansi kehadirannya manakala berhenti menjadi kekuatan pembaruan. Dan…

  • Regenerasi Kepemimpinan Partai Golkar

    Regenerasi Kepemimpinan Partai Golkar

    Untuk merealisasikan Paradigma Baru Partai Golkar yang digagas Akbar Tanjung saat Reformasi dan visi Indonesia Emas 2045 yang digagas Aburizal Bakrie, berangkat dari pengalaman dan pembelajaran Partai Golkar pada kegemilangan hasil Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 serta pada kemunduran hasil Pemilu 2009 dan Pemilu 2014, maka untuk Kepemimpinan Partai Golkar menghadapi Pemilu 2019 diperlukan REGENERASI…

  • #PemimpinCerdas

    #PemimpinCerdas

    Pemimpin memiliki visi ke depan yang dirangkum secara konseptual melalui strategi dan tahapan-tahapan terukur yang jelas. Pemimpin menguasai materi permasalahan secara filosofis maupun sosiologis, dengan membaca kajian literatur dan turun ke bawah (masyarakat). Pemimpin setia pada komitmen, dengan menjaga konsistensi , antusiasme dan keberanian dalam berargumen, berdebat atau konfrontasi. Pemimpin bekerja ikhlas, karena segala pengetahuan…

  • Sikap Komisi II DPR RI Tentang Dana Desa

    Sikap Komisi II DPR RI Tentang Dana Desa

    KESIMPULAN RAPAT KERJA/RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA, SEKRETARIAT KABINET, LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, ARSIP NASIONAL RI, OMBUDSMAN RI, BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN, KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN PENGAWAS PEMILU JUMAT, 26 SEPTEMBER 2014 1. Komisi II DPR RI menyetujui alokasi…

  • Lebih Bermartabat Gadai SK Anggota Dewan daripada Korupsi

    Lebih Bermartabat Gadai SK Anggota Dewan daripada Korupsi

    Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Agun Gunanjar menilai, fenomena maraknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menggadaikan surat keputusan pengangkatan anggota Dewan ke bank adalah fenomena yang lumrah. Menurut dia, hal itu pun terjadi di DPR. “Soal jual SK ini sebetulnya terjadi di mana saja, termasuk sampai ke daerah. Ini fenomena sosial di…

  • Pilkada Langsung 2005-2013 = Jokowi dkk. Serta 205 Kepala Daerah Kasus Korupsi

    Pilkada Langsung 2005-2013 = Jokowi dkk. Serta 205 Kepala Daerah Kasus Korupsi

    Pada suatu ketika Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa diwawancarai oleh Wartawan MetroTV tentang RUU Pilkada, berikut petikan lengkapnya: Banyak tekanan dari masyarakat yang masih menginginkan  Pilkada dipilih secara langsung? Masyarakat yang mana? Saya terima dari MUI , PBNU, Muhammadiyah, Persatuan ormas Islam, Kajian Lemhannas, Forum Rektor. Pada intinya mereka minta Pilkada melalui…

  • Sebenarnya Tentang RUU Pilkada

    Sebenarnya Tentang RUU Pilkada

    Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) ini sudah dikerjakan oleh DPR RI (Komisi II) dan Pemerintah (Kemendagri) selama dua tahun. Dimulai saat dua tahun lalu diusulkan oleh Pemerintah dengan dasar hasil kajian Pemerintah tentang Pilkada sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 dengan menggunakan metode Pilkada “secara langsung” telah merusak tatanan sosial di masyarakat…

  • Tentang Pilkada, Suara Daerah Lebih Relevan

    Tentang Pilkada, Suara Daerah Lebih Relevan

    Tokoh masyarakat, akademisi dan politisi Papua meminta Pilkada tidak langsung diterapkan Papua.Sekitar 10 tokoh masyarakat, akademisi dan Politisi Papua yang mengatasnamakan Tim Perancang Undang-Undang Pemerintahan Otonomi Khusus Papua mendatangi kantor Fraksi Partai Golkar di Gedung Nusantara I DPR RI Jakarta, Selasa (9/9/2014). Ketua Tim Perancang Revisi RUU Pemerintahan Otsus Bagi Propinsi Tanah Papua Basir Rohrohmana…

  • Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Pelayanan Publik Dengan RUU Adpem

    Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Pelayanan Publik Dengan RUU Adpem

    Penyerapan anggaran di pusat dan daerah (APBN dan APBD) merupakan salah satu tolok ukur yang menjadi indikator akan keberhasilan suatu penyelenggaraan pemerintahan. Tapi bila faktaknya saat ini penyerapan anggaran tersebut sangat rendah, maka bisa dipastikan bahwa hal tersebut berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan publik yang semakin rendah. Komisi II DPR bersama dengan Pemerintah,…

  • Pansus Pilpres, Konstitusional Untuk Demokrasi Bermartabat

    Pansus Pilpres, Konstitusional Untuk Demokrasi Bermartabat

    Kualitas demokrasi Indonesia dari Pemilu ke Pemilu harus dijamin semakin menjadi demokrasi bermartabat. Pilpres 2014 lalu memiliki pengalaman demokrasi yang amat penting, karena untuk pertama kali bangsa Indonesia “terbelah” oleh Pilpres yang diikuti oleh dua pasangan calon yang saling berhadap-hadapan secara langsung (head to head), dan kondisi ini potensial memicu terjadinya anarkisme (kerusuhan) di masyarakat.…