• KPU Abaikan Rekomendasi Bawaslu, Pansus Pilpres Maju

    KPU Abaikan Rekomendasi Bawaslu, Pansus Pilpres Maju

    Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa bertekad untuk membentuk Pansus Pilpres Jilid II guna merespon kecurangan-kecurangan pemilu yang tidak direspon KPU. ‘’Jadi, kita akan bentuk Pansus Pilpres Jilid II secepatnya. Kita juga akan panggil KPU. Waktunya sedang kita bicarakan dengan teman-teman Komisi II DPR,’’ tegas Agun Gunandjar Sudarsa kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/7/2014).…

  • Koalisi Merah Putih, Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensil

    Koalisi Merah Putih, Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensil

    Fungsionaris DPP Partai Golkar, Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.Ip, M.Si menegaskan, dengan adanya kesepakatan di tingkat pusat Partai Golkar, bersama Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, PPP, PKS dan PBB yang sudah menandatangi kesepakatan koalisi permanen dalam wadah Koalisi Merah Putih, maka akan diturunkan dalam berbagai bentuk koalisi politik. “Koalisi permanen ini berlaku dari tingkat pusat…

  • Bawaslu Harus Kejar Pembuat Opini Tentang Kisruh di Hongkong

    Bawaslu Harus Kejar Pembuat Opini Tentang Kisruh di Hongkong

    Opini tentang kericuhan yang terjadi saat pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) di Victoria Park Hongkong , Minggu (6/7) membuat heboh masyarakat di Indonesia. Pihak-pihak terkait mulai memberikan penjelasan sesuai kewenangan dan kapasitasnya agar masyarakat tetap objektif melihat opini tersebut. Menurut Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa, informasi tentang pelaksanaan pemungutan…

  • Putusan MK Pilpres Satu Putaran, Berpotensi Balik Ke MK

    Putusan MK Pilpres Satu Putaran, Berpotensi Balik Ke MK

    Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa mengkritisi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pilpres 2014 berjalan satu putaran. Menurut dia, keputusan ini bisa membuat kisruh hasil Pilpres karena akan digugat. Menurut Agun, MK tak perlu ikut berkutat (masuk) pada satu atau dua putaran. Karena dia yakin, jika hanya dua pasang calon, maka unsur 50…

  • Komisi II DPR RI Kawal Pilpres 2014 Jurdil dan Bermartabat

    Komisi II DPR RI Kawal Pilpres 2014 Jurdil dan Bermartabat

    Dalam konteks kehidupan berdemokrasi, Indonesia patut bersyukur bahwasanya fenomena yang terjadi relatif masih jauh lebih bermartabat , beradab, dan berbudaya, dibanding di negara lain akhir-akhir ini semisal di Timur Tengah , yang kita sangat prihatin atas hal tersebut. Dengan semangat terus membangun sekaligus menjaga agar kondisi kondusif ini semakin baik, kita harus tetap fokus, jangan…

  • Ide Pembentukan Pengadilan Pertanahan melalui RUU Pertanahan

    Ide Pembentukan Pengadilan Pertanahan melalui RUU Pertanahan

    Saat ini Komisi II DPR sedang membahas RUU Pertanahan yang di proyeksikan sebagai leading sector dalam konteks tanah, karena RUU usul inisiatif DPR ini akan memperjelas dan mempertegas UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UU PA), yang tujuan utamanya adalah menjawab seluruh permasalahan yang terkait dengan tanah di negara ini. Salah satu poin substansi…

  • Masyarakat Harus Kawal Proses Pemilihan Pemimpinnya

    Masyarakat Harus Kawal Proses Pemilihan Pemimpinnya

    Rabu 2 Juli 2014 bertempat di ruang rapat Pimpinan DPR di Gedung Nusantara III, DPR RI menerima para Pimpinan DPRD Provinsi se-Indonesia dalam rangka “Gerakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Damai Luber Jurdil” yang difasilitasi oleh Center for Election and Political Party (CEPP) pimpinan Chusnul Mariyah. Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi II DPR Agun…

  • Aturan Turunan UU ASN Diprioritaskan

    Aturan Turunan UU ASN Diprioritaskan

    Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa memberikan apresiasi terhadap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang bergerak cepat dalam upaya menyelesaikan sejumlah aturan turunan UU ASN (aparatur sipil negara) yaitu pembahasan RPP (rancangan peraturan pemerintah) yang terus dilakukan oleh pihak pemerintah. Ia berharap sejumlah RPP dapat rampung sebelum Oktober. “Sekarang masih dalam…

  • Komisi II DPR Kawal Kerja Pemerintah Tentang Honorer

    Komisi II DPR Kawal Kerja Pemerintah Tentang Honorer

    Komisi II DPR RI memberikan batas waktu ke pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan honorer kategori dua (K2), hingga September mendatang. Deadline ini disesuaikan dengan  masa jabatan anggota DPR RI periode 2006-2014 yang akan habis akhir September 2014. “MenPAN-RB harus membuat batas waktu agenda penyelesaian honorer K2 secara konkrit dan tuntas sesuai PP 56 Tahun 2012. Kami…

  • DPR Inginkan Dukungan Pers Untuk Pilpres Damai Luber Jurdil

    DPR Inginkan Dukungan Pers Untuk Pilpres Damai Luber Jurdil

    Komisi II DPR RI sebagai alat kelengkapan Dewan (DPR) yang bertanggung jawab tentang kepemiluan, berdasarkan hasil kerja dari fungsi-fungsinya dalam hal pengawasan, perundang-undangan dan anggaran, menyatakan bahwa pelaksanaan Pileg (Pemilu Legislatif) kemarin (9 April 2014) adalah Pemilu yang terburuk sepanjang sejarah. Karena KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) tidak mampu memenuhi tanggung…