DI SMA NEGERI 2 KABUPATEN CIAMIS

HARI KAMIS TANGGAL 8 MEI 2012

Peserta Kegiatan  : Pengurus OSIS Se-Kabupaten Ciamis

Jumlah Peserta  : 250 orang

Tamu yang Hadir : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Drs. H. Akasah, MBA., Ketua PGRI Kabupaten Ciamis H. Tatang, S.Ag.,M.Pd.

Materi yang sampaikan :

1. RUMAH KITA RUMAH PANCASILA
2. 4 pilar kebangsaan harus di internalisasi menjadi pemandu perilaku kehidupan berbangsa bernegara, yang jujur, cerdas, tangguh dan kosisten.

DI YAYASAN HEPWETI KABUPATEN CIAMIS

HARI RABU TANGGAL 8 MEI 2012

Peserta Kegiatan : Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Paskibra dan anggota Pramuka

Jumlah Peserta  : 200 orang

Tamu yang Hadir : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Drs. H. Akasah, MBA., Ketua PGRI Kabupaten Ciamis H. Tatang, S.Ag.,M.Pd.

Materi yang sampaikan :

1. RUMAH KITA RUMAH PANCASILA
2. Revitalisasi pendidikan pancasila di dunia pendidikan untuk membangun kembali fondasi budaya dan peradaban bangsa yang luhur.
3. 4 pilar harus menjadi pemandu perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut anggota Komisi II DPR RI Abdul Malik Haramin, di Jakarta, Senin, pengangkatan James W Maniagasi sebagai caretaker Bupati Puncak itu tidak sesuai peraturan karena yang bersangkutan sudah pensiun, sementara perundang-undangan yang ada mensyaratkan yang bisa diangkat adalah pejabat karir aktif

Oleh karena itu, ia mendesak Mendagri agar segera menyelesaikan masalah ini dengan cepat, karena telah muncul kekhawatiran adanya instabilitas kondisi keamanan setempat. Dia mengingatkan agar dalam menyelesaikan konflik di Kabupaten Puncak,

Kemendagri tidak boleh menyimpang dari aturan konstitusi yang berlaku dan harus pula memperhatikan kondisi psikologis dan politik masyarakat Papua.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, pihaknya akan meminta keterangan Mendagri terkait pengangkatan James W Maniagasi ini. “Kalau memang ada ketidakberesan, kami minta diselesaikan dengan benar,” tuturnya.

Secara terpisah, Direktur Presiden Watch, Abubakar Refra mengungkapkan, pengajuan pengangkatan James W Maniagasi sebelumnya telah ditolak pihak Ditjen Otda Kemendagri karena yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai pejabat caretaker.

“Namun, entah dengan alasan apa, pejabat Gubernur Papua tetap saja mengangkatnya,” ujarnya.

Ketidaksetujuan pengangkatan James W Maniagasi juga disuarakan Forum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Peduli Kabupaten Puncak, Papua, melalui koordinatornya, Zakeus Wakerwa. “Kami yang mewakili 500 PNS dan tokoh-tokoh masyarakat di 13 distrik yang ada di Puncak Papua menolak pengangkatan pejabat caretaker Bupati Puncak karena proses yang inskonstitusional dan melukai hati rakyat setempat,” ujar Zakeus.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/309525/dpr-desak-mendagri-batalkan-caretaker

“Nggak ada denda. Kalau sampai ada denda salah itu, mesti ada langkah penindakan karena itu melanggar hukum,”kata Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar, kepada detikcom, Minggu (6/5/2012).

Menurut Agun, masyarakat yang dikenakan denda keterlambatan mengurus e-KTP sebaiknya melapor ke Polisi. Karena Agun yakin tak ada instruksi penarikan denda mengurus e-KTP dari Mendagri.

“Kalau dari Mendagri sepertinya tidak ada. Kalau instruksi di bawah menyualahi prosedur, kalau itu sampai dilakukan sebaiknya dilaporkan ke polisi,”katanya.

Penerapan denda keterlambatan pengurusan KTP diberlakukan pada seluruh masyarakat di Pekanbaru. Siapapun warga yang telat memperpanjang KTP-nya didenda Rp 50 ribu sebulan.

Masyarakat akan melaporkan Walikota Pekanbaru yang membuat aturan denda tersebut ke Mendagri. “Kita akan bawa masalah ini ke Mendagri untuk meminta peninjauan ulang atas lahirnya perda yang mengatur denda berbunga tersebut,” ujar Direktur Advokasi Publik, Rawa El Amady dalam perbincangan dengan detikcom, Sabtu (5/5/2012) di Pekanbaru.

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/05/05/190034/1910077/10/komisi-ii-denda-keterlambatan-pengurusan-e-ktp-melanggar-hukum

Diberitahukan lagi bahwa akun Facebook Agun Gunandjar Sudarsa (Agun Gunandjar Sudarsa Dua) dengan link http://facebook.com/Agun.Gunandjar.Sudarsa

ini adalah akun FB Saya yang BENAR…!!!

Selain akun yg diatas, sy pastikan itu bukan akun FB saya.
Akun FB saya yg di Hacker orang yg tidak bertanggung  jawab biasanya digunakan utk berjualan barang2 elektronik dan menjadi calo atau menjanjikan seseorang bisa menjadi PNS dll…
jika diminta transfer uang, sebaiknya konfirmasi dahulu ke saya, Mohon agar berhati-hati…

Atas perhatiannya Saya ucapkan terimkasih

Salam,
Agun Gunandjar Sudarsa

Narasumber Dialog 4 Pilar Kebangsaan Metro TV “Mempertegas Sistem Presidensiil” Area Plaza Gd. Nusantara IV Rabu 02 Mei 2012

KUNINGAN, (PRLM).- Diprediksi sekitar 35% pemilih pada pelaksanaan pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Barat pada Februari 2013 mendatang di Kabupaten Kuningan, merupakan pemilih pemula yang saat ini mereka masih duduk di bangku SMTA.

Oleh karenanya, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan penyelenggara pelaksanaan Pemilu dituntut untuk melakukan sosialisasi atas adanya Undang-undang Pemilu yang baru sekaligus perbaikan serta dinamisasi peraturan perundang-undangan.

Khusus dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2014 mendatang, mengalami beberapa perubahan yang fundamental dalam hal sistematika, prosedur dan teknis pelaksanaan sehingga diperlukan adanya sosialisasi agar pada penyelenggaraannya nanti dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

“Atas alasan itu lah KPU Kabupaten Kuningan berinisiatif untuk mengadakan acara seminar sehari mengenai sosialisasi Undang-undang Pemilu,” tutur Ketua KPU Kabupaten Kuningan Endun Abdul Haq M.Pd, didampingi Sekretaris KPU Opi Sophian, pada sosialisasi Undang- undang Pemilu, bertempat di Lembah Ciremai (LC) Kuningan, Kamis (26/4/12).

Dijelaskan Opi, pada pemilihan legislatif tahun 2009 lalu, KPU mencatat sekitar 835.195 pemilih dan pada Pemilu 2014 mendatang diperkirakan akan mencapai 949.358 lebih dari jumlah penduduk Kuningan tahun 2012 berdasarkan pendataan pembuatan KTP elektronik sebanyak 1.312.526 jiwa. Dari jumlah tersebut hampir 35% merupakan pemilih pemula yang saat ini duduk di bangku SMTA.

Pada sosialisasi Undang-undang Pemilu kemarin, menampilkan dua orang pembicara yakni Drs.Agun Gunandjar Sudarsa, Ketua Komisi II DPR-RI dengan materi yang dikemukakan soal latar belakang filosofis, sosiologis, yuridis Undang-undang Pemilu. Pemateri kedua, Wakil Koordinator Nasional Komite Pemilih (TePI) Indonesia, Ade Syukron Hanas, M.Si yang menelaah kritis terhadap UU Pemilu.

Hadir pada kesempatan itu, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Yayat, para pimpinan Ormas, partai politik, LSM, pimpinan dinas dan instansi (SKPD) terkait, pimpinan Pondok Pesantren dan Yayasan, para guru pelajaran PKN, pengurus KPU kabupaten/kota se-Jabar, Camat se- Kabupaten Kuningan beserta undangan lainnya.

Menurutnya, seminar ini diharapkan dapat menjadi bekal informasi terutama bagi para pelaku dalam melakukan evaluasi untuk persiapan penyelenggaraan pemilihan umum mendatang. “Kami juga pada Sabtu (28/4), akan menyelenggarakan lomba cerdas cermat bagi kalangan pelajar SMTA bertempat di Lembah Ciremai,” kata Opi.

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/node/186196

Tema “Terbinanya Kader HMIyang Mempunyai Kemampuan Intelektual dan Mampu Mengelola Organisasi serta Berjuang untuk Meneruskan dan Mengemban Misi HMI”

Kamis 26 April 2012