Laporan Komisi II DPR RI Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap 5 (lima) RUU Ttg Pembentukan DOB Pada Rapat Paripurna DPR RI

LAPORAN KOMISI II DPR RI DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II/PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP 5 (LIMA) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI

Kamis, 25 Oktober 2012

Assalamu’alaikum wr.wb.,

Salam sejahtera bagi kita semua, Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat dan para Anggota Dewan;

Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Wakil Pemerintah; dan

Hadirin yang kami hormati.

Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat wal’afiat, guna melaksanakan tugas konstitusional dibidang Legislasi yakni Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap 5 (lima) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru menjadi Undang-Undang.

Pimpinan dan Peserta Rapat yang kami hormati,

Melalui surat Nomor : R-46/Pres/05/2012 tanggal 11 Mei 2012, perihal penunjukan wakil untuk membahas 19 (sembilan belas) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru. Dalam surat tersebut Presiden/Pemerintah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan HAM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili dalam membahas RUU tersebut. Sesuai dengan Keputusan Rapat BAMUS DPR RI tanggal 24 Mei 2012 dan Surat Pimpinan DPR RI Nomor TU.04/04966/DPR RI/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 memutuskan/menyetujui penanganan 19 (sembilan belas) RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru diserahkan kepada Komisi II DPR RI untuk memroses Pembicaraan Tingkat-I.

Dalam rangka menindaklanjuti penugasan BAMUS tersebut dan berdasarkan Pasal 129 dan Pasal 138 Peraturan Tata Tertib DPR RI, Komisi II DPR RI segera melakukan proses Pembicaraan Tingkat I. Pada tanggal 6 Juni 2012, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan HAM serta DPD RI dengan agenda Keterangan DPR RI atas 19 (Sembilan belas) RUU tentang pembentukan Daerah Otonom Baru, Pengesahan Mekanisme, dan Jadwal Pembahasan RUU.

Pada tanggal 13 Juni 2012, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan HAM serta DPD RI dengan agenda Pandangan/Pendapat/Tanggapan Pemerintah dan DPD RI terhadap Keterangan DPR RI atas 19 (sembilan belas) RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru. Pada tanggal 28 Juni 2012, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM dengan acara Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas 19 (sembilan belas) RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru dan Pembentukan Panitia Kerja (Panja).

Selanjutnya Panja ditugaskan untuk membahas Substansi/DIM terhadap materi RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru. Pada Rapat Panja tanggal 17 September 2012, Pemerintah menyampaikan laporan atas hasil kajian terhadap 19 (sembilan belas) RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru, baik kajian persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Dalam Rapat Konsultasi antara Pimpinan Komisi II DPR RI dengan Pemerintah pada tanggal 24 September 2012 disepakati mekanisme pembahasan Panja dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yakni Tahap Pertama terhadap 9 (sembilan) RUU dilaksanakan dari tanggal 18 s.d 21 Oktober 2012, dimana Pemerintah telah melakukan Verifikasi dan Observasi/Kunjungan Lapangan ke 9 (sembilan) Calon Daerah Otonom Baru, yakni :

1.    Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
2.    Pembentukan Kabupatan Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3.    Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur;
4.    Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
5.    Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;
6.    Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat;
7.    Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
8.    Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat; dan
9.    Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi di Provinsi Papua Barat.

Dalam Pembahasan di baik Panja maupun di Timus/Timsin yang dilakukan secara Konsinyering juga menghadirkan Gubernur dan Pimpinan DPRD Provinsi Induk serta Bupati/Walikota dan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Induk. Adapun terhadap 10 (sepuluh) Calon Daerah Otonom Baru lainnya akan dibahas pada Tahap Kedua yang dilaksanakan pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2012-2013.

Pimpinan dan Peserta Rapat yang kami hormati,

Selanjutnya Pengambilan Keputusan Tingkat-I dilakukan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, dan DPD RI dengan agenda Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi, Pemerintah, dan DPD RI dan Pengesahan Draft RUU dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2012, diputuskan Fraksi-Fraksi dan Pemerintah menyetujui 5 (lima) dari 9 (sembilan) RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom tersebut yakni :

  1. RUU tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
  2. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
  3. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;
  4. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat; dan
  5. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat.

Untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat-II guna diambil keputusan dan disahkan menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna tanggal 25 oktober 2012. Sedangkan terhadap sisa 4 (empat) RUU lainnya akan dibahas kembali pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2012-2013.

Pimpinan dan Peserta Rapat yang kami hormati,           

Dalam kesempatan ini perkenankanlah kami melaporkan hasil pembahasan Tingkat-I secara singkat dengan tidak menguraikan satu persatu dari RUU tersebut, yakni sebagai berikut :

KONSIDERAN MENIMBANG

Dalam Konsideran menimbang memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang–undangan yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya.

KONSIDERAN MENGINGAT           

Dalam RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru, Konsideran Mengingat berisi tentang Peraturan Perundang-undangan tentang Pembentukan Provinsi Induk, Peraturan Perundang-undangan tentang Pembentukan Kabupaten/Kota Induk, UU tentang Pemerintahan Daerah, UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, UU tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU tentang Penyelenggara Pemilu, dan UU tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KETENTUAN UMUM

Dalam Ketentuan umum berisi tentang pengertian : Pemerintah Pusat, Daerah Otonom, Provinsi Induk, dan Kabupaten/Kota Induk

PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA

Dalam  ketentuan ini mengatur tentang:

1. Cakupan wilayah Calon Provinsi yang terdiri dari Kabupaten/Kota dan Cakupan Wilayah Kabupaten yang terdiri dari Kecamatan-Kecamatan.

2. Peta Wilayah (digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran, dengan skala 1:100.000 untuk Pembentukan Kabupaten dan 1 : 250.000 untuk Pembentukan Provinsi).

3. Batas wilayah calon provinsi atau calon kabupaten, dengan rincian arah mata angin (utara, timur, selatan, dan barat), dengan menyebutkan nama Kabupaten dan Provinsi yang berbatasan langsung/berhimpitan untuk pembentukan Provinsi dan menyebutkan nama Desa, kecamatan dan Kabupaten/kota yang berbatasan langsung/berhimpitan untuk pembentukan kabupaten.

4. Batas wilayah digambarkan dalam peta wilayah dengan titik koordinat yang tercantum dalam lampiran.

5. Penetapan batas wilayah secara pasti rinci dan definitif ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lambat 5 (lima) tahun sejak peresmian.

6. Penetapan Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

7. Penegasan bahwa ibukota harus definitif tidak ada alternatif lain.

PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam  ketentuan ini mengatur tentang:

  1. Peresmian dan Pelantikan Penjabat Gubernur atau Bupati dilakukan bersamaan paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak diundangkan.
  2. Pemilihan dan pengesahan Kepala Daerah pertama kali dan jangka waktu pelaksanaan pemilihan tersebut.
  3. Untuk Penjabat Kepala Daerah diangkat dari pegawai negeri sipil dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun apabila belum dilaksanakan atau terpilih dan belum dilantik Kepala Daerah definitif, dapat mengangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan Penjabat lain.
  4. Pengisian Penjabat kepala daerah diusulkan dari Pemerintah untuk Penjabat di Provinsi dan diusulkan dari Provinsi Induk dengan mempertimbangkan Masukan dari Kabupaten/Kota Induk untuk Penjabat di Kabupaten.
  5. Pembebanan Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah dibebankan pada ABPD Provinsi dan ABPD Kabupaten/Kota.
  6. Pembentukan Perangkat Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah atau kondisi daerah tersebut dan jangka waktu pembentukan perangkat daerah tersebut.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dalam  ketentuan ini mengatur tentang tata cara pengisian, jumlah, penetapan, dan peresmian/pelantikan Keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Daerah Otonom Baru, dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014 dilantik.

PERSONEL, ASET,  DAN DOKUMEN

Dalam  ketentuan ini mengatur tentang :

  1. Menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Calon Daerah Otonom Baru.
  2. Pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Induk.
  3. Pembiayaan Gaji dan Tunjangan Pegawai yang dibebankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  4. Aset dan dokumen yang harus diserahkan terdiri dari : barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan, Badan Usaha Milik Daerah, utang piutang, dokumen dan arsip.
  5. Batas waktu pelaksanaan atau penyerahan dan pemindahan aset dan dokumen.

PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN, HIBAH, DAN BANTUAN DANA

Dalam  ketentuan ini mengatur tentang :

  1. Daerah Otonom baru, berhak untuk mendapatkan alokasi dana perimbangan (DAU dan DAK)
  2. Dana Hibah dan Bantuan Dana dari Provinsi dan Kabupaten/Induk dengan menyebutkan nilai nominal dan jangka waktu (untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pertama kali).
  3. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan, tidak atau belum diberikan kepada Daerah Otonom Baru tersebut Pemerintah akan mengurangi anggaran/penerimaan Provinsi dan Kabupaten/Kota Induk untuk diberikan kepada Daerah Otonom Baru
  4. Laporan tentang realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bantuan dana tersebut kepada Provinsi Induk dan Pemerintah
  5. Penatausahaan keuangan daerah

PEMBINAAN

Dalam  ketentuan ini mengatur tentang :

  • pembinaan/koordinasi dan fasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Induk secara khusus kepada Daerah Otonom Baru
  • Jangka waktu pelaksanaan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom Baru disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PERALIHAN

Dalam  ketentuan ini mengatur tentang Pembentukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pimpinan dan Peserta Rapat yang kami hormati,

Sebelum mengakhiri laporan ini, perlu kami sampaikan bahwa dengan disetujuinya 5 (lima) RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom ini, kami berharap pemekaran/pembentukan daerah otonom baru sebagai suatu upaya dalam menata daerah merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik, memperpendek rentang kendali pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, guna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah, yang selanjutnya dapat memperkuat daya saing dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Khusus untuk Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang kelak akan menjadi Provinsi ke-34 (tiga puluh empat) di Republik Indonesia yang merupakan Provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga (Malaysia), Komisi II DPR RI berharap terhadap kejadian pencaplokan wilayah (aneksasi) Pulau Sipadan dan Ligitan olah Malaysia pada tahun 2002 melalui Mahkamah Internasional (International Court of Justice) di Den Haag tidak terjadi lagi. Berdasarkan prinsip effectivities perlu adanya tindakan nyata dari Pemerintah dalam menjalankan dan menerapkan fungsi negara pada suatu wilayah yang berdampak pada rawannya wilayah perbatasan Republik Indonesia baik darat maupun laut dari upaya pencaplokan, seperti di Sebatik dan Krayan (Kabupaten Nunukan), serta daerah perbatasan darat lainnya yang rentan terhadap pemindahan patok-patok perbatasan (boundary marking) dan pencaplokan wilayah laut di Kawasan Laut Ambalat. Selain itu banyak terdapat Tenaga Kerja Indonesia illegal di Sabah dan Serawak yang rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi (human trafficiking).

Secara geostrategis, Provinsi Kalimantan Utara merupakan open gates ke Malaysia (Sabah), Philipina Selatan dan Brunei Darussalam. Provinsi Kalimantan Utara berada pada posisi strategis sehingga dapat dikembangkan untuk menjadi kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung yang membahayakan intergritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat terutama di daerah perbatasan dan pedalaman.

Secara geopolitik, Provinsi Kalimantan Utara yang terletak di belahan utara Pulau Kalimantan dan berbatasan langsung dengan Sabah-Malaysia, sangat berpotensi untuk menjaga kedaulatan dan martabat NKRI yang termanifestasikan dalam gerak dan tindak semua lapisan masyarakat di wilayah Kalimantan Utara terutama di daerah-daerah perbatasan dengan Malaysia. Namun kondisi obyektif saat ini justru sebaliknya, dimana masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan secara perlahan mulai tereduksi semangat nasioanalismenya. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana daerah perbatasan sebagian besar merupakan daerah pedalaman yang tertinggal dan tidak tersentuh pembangunan (karena panjangnya span of control dari pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, sedangkan pada saat yang sama tingkat kehidupan penduduk di negara tetangga lebih baik.

Yth. Saudara Pimpinan Rapat;

Yth. Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Yth. Saudara Anggota DPR RI.

Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komite I DPD RI, dan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri yang bersama-sama dengan Komisi II DPR RI telah melakukan pembahasan RUU ini dengan tekun, cermat, rasa kebersamaan, dan dalam suasana yang demokratis. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam pembahasan RUU ini.

Demikianlah laporan Komisi II DPR RI terhadap Pembahasan RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru dan apabila ada kekurangan dan kesalahan baik dalam proses pembahasan RUU ini maupun dalam penyampaian laporan ini, dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan maaf.

Dengan ini dari 9 (sembilan) RUU yang telah dibahas secara intensif baik di di Raker, Panja, Timus, dan Timsin dari keseluruhan 19 (sembilan belas) RUU yang dibahas di Komisi II DPR RI tersebut, disetujui 5 (lima) RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru.

Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan 5 (lima) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru, yakni :

1.    RUU tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
2.    RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
3.    RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;
4.    RUU tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat; dan
5.    RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat

Kepada Rapat Paripurna hari ini guna diambil Keputusan dan disahkan menjadi Undang-Undang.

Wassalamu’alaikum wr.wb.

 

Jakarta, 25 Oktober 2012

PIMPINAN KOMISI II DPR RI

KETUA,

 Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP.,M.Si (A-219)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailfacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Post Comment